Awal Mula Korupsi di Indonesia Menurut Jenderal Soemitro

Megamein.com – Indonesia merupakan negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi, bahkan sampai beberapa kali kasus korupsi menjadi topik utama di negeri ini, dan sebagian besar itu dilakukan oleh para pejabat negeri.

Lalu bagaimana mulanya korupsi bisa terjadi di Indonesia sampai separah ini?

Dilansir dari merdeka.com(24/4). Jenderal Soemitro percaya bahwa dulu pada era kemerdekaan hampir tidak ada kasus korupsi di negeri ini, saat itu semua pajak yang ada di Indonesia baik perdagangan ekspor maupun impor itu disesuaikan dengan nilai barang yang dikirim, besaran nilainya juga itu ditentukan oleh pemerintah daerah setempat.

Pada waktu itu Soemitro juga sempat menjadi salah satu pembantu Jenderal Moersyid pada tahun 1964 sampai 1965, namun usai tragedi Gerakan 30 September, dan diterapkannya pemerintahan baru, yaitu Orde Baru.

Karena hal itu kebijakan pun berubah, kebijakan ekspor tak lagi dipegang daerah, melainkan pemerintahan pusat. Karena alasan ini juga yang menyebabkan perpindahan besar-besaran kantor pusat yang tadinya berada di daerah menuju ke Jakarta.

Dalam perizinan awal, aktivitas ekspor impor barang harus dilakukan di Jakarta, karena kondisi inilah membuat sejumlah perusahaan membangun kantor cabang di ibukota. Pemerintahan orde baru memutuskan untuk merubah sistem perpajakan, dimana perhitungannya itu ditentukan sepenuhnya oleh Pusat.

Pengakuan ini ditulis oleh Soemitro dalam bukunya yang berjudul “Dari Pangdam Mulawarman Sampai Pangkopkamtib

BACA JUGA  Kanibal Gila Yang Memperkosa Tengkorak Korbannya Dan Menjual Dagingnya Sebagai Berger

Itulah yang menjadi awal mulanya korupsi di Indonesia karena kebijakan tersebut, dari yang dulunya didasarkan kepada daerah masing-masing dirubah dengan sistem Sentralistik. Kondisi itu menyebabkan pengusaha dan birokrat yang ingin permintaannya cepat terealisasi menjadi wadah tempat kongkalikong.

Tak berhenti di sana, korupsi yang menjangkit para PNS di negeri ini terjadi dikarenakan adanya perubahan gaya hidup yang overcentralistic atau sentralistik yang berlebihan. Di mana orang-orang didorong untuk menjadi konsumen dengan berdirinya banyak perusahaan, serta pusat pembelanjaan, yang ada di ibukota, serta meningkatnya keinginan untuk memiliki sesuatu.

Gara-gara kondisi ini juga, membuat para pengusaha yang berada di daerah yang ingin melakukan ekspor, harus membuat izin terlebih dahulu dan menemui pegawai negeri di Jakarta.

Alhasil, pegawai tersebut memintai uang ‘jasa’ kepada pengusaha, dengan iming-iming untuk melancarkan jalannya dalam pengurusan surat izin. Karena pembangunan di Jakarta semakin cepat, ditambah semakin menjamurnya penyakit ini, maka korupsi di ibukota tidak bisa lagi di tangani.

Karena hal ini juga yang membuat pemerintah daerah malah ikut-ikutan, karena ketika pejabatnya korupsi, tindakan serupa dilakukan oleh bawahannya. Alhasil pengawasan pun tidak bisa dilakukan karena atasan nya juga keburu merasa berdosa.

Dan siklus itu pun terus berputar sampai sekarang

“Saya saksikan itu semua dan saya membencinya. Menurut pendapat saya, kesalahan bidang politik lebih terhormat daripada kesalahan karena korupsi.”

Comments

Tulis Komentar

Add a Comment

Your email address will not be published.

error: